SURABAYA (2/2/2026) – Guna memastikan kelancaran proyek-proyek strategis yang didanai melalui skema internasional, TIM Perencanaan dan Project Management Unit (PMU) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggelar rapat koordinasi intensif bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana diskusi teknis ini berfokus pada penguatan tata kelola anggaran, khususnya terkait mekanisme revisi anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Fokus pada Akselerasi dan Kepatuhan Regulasi

Dalam foto tersebut, terlihat perwakilan tim perencanaan UIN Malang dan anggota PMU tengah mencermati dokumen teknis bersama narasumber dari Kanwil DJPb Jatim. Mengingat karakter dana PHLN yang memiliki aturan main khusus di luar dana Rupiah Murni (RM), koordinasi ini menjadi sangat vital.

Pembahasan utama dalam pertemuan ini meliputi:

• Prosedur Revisi Anggaran PHLN: Membedah tata cara revisi DIPA agar tetap selaras dengan ketentuan terbaru dari Kementerian Keuangan, sehingga tidak menghambat progres fisik proyek di lapangan.
• Akurasi Pelaporan: Penekanan pada pentingnya sinkronisasi data antara sistem internal universitas dengan sistem perbendaharaan negara guna menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
• Mitigasi Kendala Administratif: Mencari solusi atas hambatan teknis dalam penyerapan dana hibah maupun pinjaman luar negeri agar sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan dalam Roadmap universitas.

Optimalisasi Peran PMU

Kehadiran tim PMU dalam koordinasi ini menegaskan komitmen UIN Malang dalam mengawal proyek-proyek berskala besar. “Sinergi dengan Kanwil DJPb Jatim adalah kunci agar pengelolaan dana PHLN kita tetap akuntabel dan transparan. Kita ingin setiap perubahan atau revisi anggaran memiliki dasar hukum yang kuat dan proses yang cepat,” ujar salah satu anggota tim perencanaan di sela-sela diskusi.

Melalui koordinasi ini, diharapkan pengelolaan anggaran PHLN di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terhindar dari kendala birokrasi yang dapat menunda penyelesaian proyek-proyek strategis kampus.(mfa)